tianjeng.com/, MAMUJU – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya untuk membuka akses informasi publik secara lebih luas dan transparan, khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral.
Komitmen ini ditegaskan Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Farid Asyhadi, yang hadir mewakili Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang digelar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Sulbar, Rabu (13/8/2025).
Bertempat di Ruang Rapat Diskominfo SP Sulbar, kegiatan ini dipimpin Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dian Afriyanti, dan menjadi bagian dari implementasi misi Panca Daya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas.
Monev ini merujuk pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengharuskan setiap badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat, dan transparan. Agenda utama meliputi evaluasi kinerja layanan informasi publik, rencana penguatan sistem informasi digital, serta strategi peningkatan kapasitas pengelola informasi di perangkat daerah.
Farid menegaskan, keterbukaan informasi di ESDM Sulbar bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.
“Keterbukaan informasi publik adalah komitmen kami. Masyarakat berhak mendapatkan data yang akurat dan mudah diakses, termasuk potensi sumber daya mineral di daerah ini,” ujarnya.
Hasil Monev akan digunakan untuk menyempurnakan pengelolaan website resmi ESDM Sulbar, mulai dari penambahan layanan informasi publik, penyajian data potensi energi dan mineral, hingga konten edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Dengan langkah ini, ESDM Sulbar berharap masyarakat dapat mengakses informasi penting secara lebih cepat, transparan, dan terpercaya, sekaligus mendorong partisipasi publik dalam pengelolaan sumber daya daerah.