tianjeng.com/, MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mencatat sejarah baru dengan menggelar retret pemerintahan pertama di kawasan Indonesia Timur. Kegiatan strategis ini diikuti oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenaga ahli, dan staf ahli Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, berlangsung selama tiga hari, 18–20 Juli 2025, di Markas Korem 142/Tatag, Mamuju.
Retret ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Sulbar untuk menyatukan visi dan misi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM) menjadi penggagas utama kegiatan ini, dengan tekad mempercepat transformasi Sulbar menuju provinsi yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
“Retret ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah langkah besar untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, merumuskan arah kebijakan yang lebih terintegrasi, dan menciptakan solusi nyata bagi tantangan utama daerah seperti kemiskinan, rendahnya investasi, dan lambatnya hilirisasi sumber daya lokal,” tegas Suhardi Duka dalam sambutannya.
Pembukaan acara dihadiri langsung oleh Menteri Transmigrasi RI, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. Dalam pidatonya, ia menyatakan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan Sulbar, khususnya sebagai kawasan prioritas transmigrasi dan hilirisasi sektor strategis seperti kakao, perikanan, peternakan, dan potensi logam tanah jarang (rare earth).
“Transmigrasi sekarang tidak hanya soal pemindahan penduduk. Ini adalah instrumen pembangunan wilayah berbasis potensi lokal, berorientasi pada peningkatan ekonomi dan penciptaan nilai tambah,” ujar Menteri.
Retret ini juga menghadirkan berbagai narasumber dari lembaga penting nasional, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian Daerah Sulbar, Bank Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seluruh sesi bertujuan memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan daerah.
Salah satu momen penting dalam kegiatan ini adalah penandatanganan pakta integritas oleh para pejabat. Beberapa pejabat yang sempat tertunda penandatanganannya karena alasan kesehatan dijadwalkan untuk menyusul dalam pengaturan khusus.
Wakil Gubernur Salim S. Mengga berharap, hasil dari retret ini tidak hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan.
“Kami ingin kemitraan yang solid antara Pemprov, aparat penegak hukum, dan pemerintah pusat bisa terbangun dengan kuat. Ini adalah cara kita menunjukkan bahwa Sulbar siap menjadi bagian penting dari pembangunan nasional,” pungkasnya.
Retret perdana ini tidak hanya menunjukkan keseriusan Pemprov Sulbar dalam mengelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, tetapi juga menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun sinergi demi kesejahteraan masyarakat. (Rls)